Perlindungan Hukum bagi Konsumen Obat-Obatan terhadap Apoteker yang Lalai dalam Memberikan Obat

  • Selviana Teras Widy Rahayu Universitas Pamulang
Keywords: Perlindungan hukum, Konsumen, Apoteker

Abstract

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memberikan perkembangan terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk beraneka ragamnya kebutuhan hidup manusia, salah satunya obat. Obat merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. Konsumen harus mendapatkan pelayanan yang sesuai terkait informasi yang terkandung dalam obat, baik penggunaannya ,aturan minumnya dan efek samping yang ditimbulkan serta masa kadaluarsa obat tersebut. Konsumen obat-obatan bisa mendapatkan obat yang mereka perlukan langsung ke apotek, toko obat, dan klinik . Apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Tugas apoteker tidak terlepas dengan apotek. Dalam kehidupan sehari-hari masih ada ditemukan konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kelalaian apoteker dalam menjalankan tugasnya, maka dari itu konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum agar ke depannya apoteker dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, salah satu tujuan dari perlindungan konsumen adalah meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sehingga, jika ada pasien yang merasa dirugikan karena kelalaiannya, dapat meminta ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 sesuai  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , dan dalam Pasal 62 ayat (1) dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses secara pidana selain itu dalam Pasal 52 dapat melakukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Tapi jarang kita temui konsumen yang melakukan upaya hukum jika apoteker lalai dalam memberikan obat, yang sering kita lihat justru pemberitaan terkait upaya hukum pasien terhadap malpraktik dokter.

References

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Press.
Asikin Zainal. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Az Nasution. (2011). Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media.
Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2009). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
Depkes RI. (2010). Buku Pedoman Pengelolaan Perbekalan Farmasi di Rumah Sakit. Jakarta.
Janus Sidabalok. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
H.A. Syamsuni. (2007). Ilmu Resep. Jakarta: EGC.
Husni Syawali & Neni Sri. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: PT. Mandar Maju.
Sanjaya, A.W. (2015). Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Jember: Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
Sardjipto Rahardjo. (2003). Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Kompas.
Setiono. (2004). “Rule of Law”. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Susanti Adi Nugroho. (2015). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana.
Ujang Sumarwan. (2011). Perilaku Konsumen, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wahyu Sasongko. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
Yustina. (2010). Apotek Ulasan Beserta Naskah Peraturan Perundang-undangan Terkait Apotek Rakyat. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Kode Etik Apoteker Indonesia, 2009, Jakarta: Kongres Nasional XVII Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
Published
2020-09-16
How to Cite
Rahayu, S. (2020). Perlindungan Hukum bagi Konsumen Obat-Obatan terhadap Apoteker yang Lalai dalam Memberikan Obat. Jurnal Ilmiah Humanika, 3(3), 59-65. Retrieved from http://humanika.penapersada.com/index.php/humanika/article/view/73